^Kembali ke Atas

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Setiap tanggal 9 Desember, diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Se-dunia yang di Indonesia rencananya akan dirayakan secara meriah dengan melakukan aksi demo massal di beberapa titik di Jakarta dan hampir di seluruh Kota Besar di Indonesia.

Pemberitaan yang gencar di seluruh media pemberitaan terhadap rencana aksi demo dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, mengusik Dhany dan Izan untuk bertanya kepada kami, yaitu : “yah … apa sich arti Korupsi itu ?? “

Sejenak berpikir untuk memberikan penjelasan tentang arti Korupsi kepada Dhany dan Izan, akhirnya kami berikan penjelasan kepada Dhany dan Izan bahwa korupsi adalah tindakan mencuri uang yang bukan merupakan haknya. “Berarti sama dengan pencuri dong !! “ ujar Dhany yang serta-merta membuat saya harus berpikir kembali mencari contoh yang tepat untuk menjelaskan arti korupsi kepada seorang anak kecil kelas 4 SD.

Akhirnya terpikir juga untuk membuat contoh sederhana. “Dhan … korupsi itu contohnya kalo Dhany minta uang ke Ayah untuk membeli Buku, waktu ayah Tanya berapa, Dhany menjawab harga bukunya 15 ribu, padahal harga bukunya Cuma 10 ribu. Jadi waktu ayah kasih Dhany uang sebanyak 15 ribu, Dhany kemudian mengambil sisa uang yang 5 ribu karena harga bukunya sebenarnya Cuma 10 ribu. Nah … tindakan Dhany yang semacam itu bisa dikategorikan sebagai Korupsi uang pembelian buku. Seharusnya harganya 10 ribu, tapi Dhany bilang harganya 15 ribu dan selisih uang yang 5 ribu Dhany ambil untuk dipake beli jajan di kantin sekolah.”

 

Dhany dan Izan akhirnya menganggukkan kepala tanda mengerti apa yang dimaksud dengan korupsi, seraya berjanji tidak akan berbuat sesuatu yang masuk ke dalam kategori Korupsi yang sebenarnya sama dengan tindakan mencuri uang milik orang lain.

Merujuk kepada wikipedia, Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb:

Perbuatan melawan hukum;

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

Penggelapan dalam jabatan;

Pemerasan dalam jabatan;

Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);

Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.